 |
| Guru mengajar di kelas. Ilustrasi Foto: Radar Madiun/dok.JPNN.com |
PROFESIGURU.ORG - Wakil ketua umum Guru Tenaga Kependidikan Honorer Nonkategori usia 35 tahun ke atas (GTKHNK35 ) Yusak mengungkapkan Kebijakan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) adalah keinginan pemerintah. Guru honorer dan tenaga kependidikan (tendik) sejatinya ingin PNS.
Sayangnya, kebijakan PPPK itu tidak diperhitungkan dengan matang sehingga pengangkatannya bermasalah. Selain itu penempatan PPPK tahap pertama (hasil rekrutmen Februari 2019) menggeser guru honorer yang sudah bekerja lama.
"Keberadaan guru PNS rekrutmen CPNS 2018, 2019, dan PPPK 2019 memang menggeser honorer yang sudah ada di sekolah," kata Yusak kepada JPNN.com, Senin (8/2).
Ironisnya, sekolah yang sebenarnya sudah terpenuhi jumlah pengajarnya, misalnya tiga guru PNS, empat guru honorer, harus mengambil keputusan yang sangat merugikan honorer.
Karena honorer kedudukannya lemah harus menerima digeser ke mata pelajaran lain yang kosong. Sedangkan posisinya diisi guru CPNS atau PPPK.
"Para kepala sekolah ini tidak berdaya. Kalau kepala daerah sudah menempatkan guru CPNS dan PPPK di sekolahnya, mereka harus menerima. Yang jadi korban guru honorer ini. Mereka kehilangan jam mengajar," ujarnya.
Kejadian ini sangat disesalkan GTKHNK35 . Sebab, guru-guru honorer yang terdepak itu sudah lama mengabdi dengan gaji sangat rendah.
Mestinya, kata Yusak, pemerintah memberikan apresiasi kepada para guru honorer yang tetap setia mengabdi meskipun digaji rendah.
"Pengabdian belasan hingga puluhan tahun dengan gaji rendah itu adalah ujian yang sangat berharga. Dibandingkan dengan ujian 1.000 soal. Ujian soal tidak bisa mengukur kesetiaan dan kompetensi seorang guru," tegasnya.
Atas dasar itulah GTKHNK35 sampai saat ini tetap menuntut Keppres pengangkatan guru honorer dan tendik 35 tahun ke atas menjadi PNS tanpa tes.
Tes sudah dijalani guru honorer dan tendik, terbukti dengan setianya mereka mengabdi.
"Jangan paksakan kami menerima PPPK karena itu bukan kemauan honorer. Kami tetap menuntut PNS tanpa tes," tandasnya. (esy/jpnn)
Artikel ini telah tayang di JPNN.com
dengan judul "Waketum GTKHNK35: Kepsek Terpaksa Depak Guru Honorer karena Instruksi Kepala Daerah",
https://www.jpnn.com/news/waketum-gtkhnk35-kepsek-terpaksa-depak-guru-honorer-karena-instruksi-kepala-daerah